“Kalau berharap dibiayai pusat sepertinya sulit. Kemungkinan besar melalui pinjaman daerah, entah lewat SMI, PPI, atau bahkan Danantara. Konsekuensinya, dana transfer bagi hasil bisa terpotong. Mau begitu?” tegasnya.
Ia mencontohkan Jembatan Teluk Kendari yang dibiayai penuh oleh APBN murni dengan skema multiyears. “Kondisi sekarang berbeda. Tekanan fiskal pemerintah pusat sedang tinggi. Jadi peluang Teluk Lalong kecil untuk bisa dibiayai penuh oleh APBN,” jelasnya.
Sementara itu, Nadjamudin Mointang, birokrat KemenPAN-RB yang juga putra Banggai, menilai ada peluang pembiayaan lain bila Pemda mampu mengaitkan proyek ini dengan agenda hilirisasi.
“Hilirisasi minerba dan sektor kelautan bisa menjadi posisi tawar Banggai Bersaudara ke Danantara untuk pembiayaan infrastruktur. Jembatan Teluk Lalong dan jalan lingkar pesisir Luwuk mestinya bisa masuk kategori infrastruktur pendukung. Tapi perlu fasilitasi provinsi agar ada kolaborasi kebijakan tiga kabupaten, yang termuat dalam Perda RPJMD masing-masing,” ungkapnya.
Dengan demikian, bola kini berada di tangan Pemda untuk menentukan arah pembiayaan, apakah menempuh skema pinjaman daerah atau mengaitkannya dengan agenda hilirisasi nasional yang sedang digencarkan pemerintah pusat.(Alin)
