EDITORIAL, Banggai Post
Polemik portal parkir di Pasar Modern Simpong sesungguhnya bukan lagi sekadar soal portal. Perdebatan telah bergeser menjadi diskusi yang lebih besar: bagaimana pemerintah memilih cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kepada siapa beban itu pertama kali dialamatkan.
Pemerintah Kabupaten Banggai menargetkan potensi PAD sekitar Rp2 miliar per tahun dari penerapan sistem portal parkir di Pasar Simpong. Angka itu tentu menggiurkan. Tidak ada yang salah dengan target tersebut. Justru daerah memang dituntut meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Semakin besar PAD, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk membangun jalan, drainase, sekolah, puskesmas, hingga pelayanan publik lainnya.
Karena itu, wajar jika DPRD Banggai ikut mengawal kebijakan ini. Ketua Komisi II DPRD bahkan menyebut sistem portal sebagai langkah menuju tata kelola retribusi yang lebih transparan dan akuntabel. Portal juga bukan lahir tanpa alasan. Pemerintah menyebut penerapannya merupakan bagian dari pembenahan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai potensi kebocoran penerimaan retribusi. Selama ini masyarakat tetap membayar parkir. Persoalannya, seberapa besar yang benar-benar masuk ke kas daerah? Kalau portal mampu menghentikan kebocoran itu, tentu patut didukung.
