Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa daerah tersebut juga memiliki keterbatasan fiskal dan membutuhkan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan.
“Tapi Bangkep juga daerah yang fiskalnya minim, butuh tambahan pendapatan daerah untuk kemandirian fiskal,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, Samiun menyebut persoalan tambang gamping berada pada posisi dilematis.
“Ya simalakama. Kita lihat saja mana yang maslahatnya lebih besar,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sulteng dari dapil Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut lainnya, Ronald Gulla, mengaku belum mengetahui secara pasti rencana pelaksanaan RDP terkait polemik tambang gamping tersebut.
“Saya kurang tahu kalau ada rencana RDP, nanti ditanya ke Komisi III, mungkin mereka sudah jadwalkan, itu ranah mereka,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
(/Alin)*
