Rapat Banggar DPRD Ungkap Belanja Publik di Banggai Belum Jalan, Ada Apa?

“Ini beberapa poin yang disampaikan Dinas TPHP saat rapat komisi yang kami tuangkan dalam rekomendasi untuk ditangani secara serius,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai, Moh. Ramli Tongko, menjelaskan belum optimalnya pelaksanaan belanja publik tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

“Tahun 2026 infrastruktur publik belum berjalan karena adanya efisiensi. Ingin melaksanakan, tetapi transferan kurang bayar belum masuk,” jelasnya.

Ramli berharap pada 2027 terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar dan program pembangunan yang telah diproyeksikan dapat direalisasikan.

Meski ruang fiskal masih terbatas, pemerintah daerah, kata Ramli, tengah berupaya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Salah satu skema yang ditempuh adalah pengerjaan proyek tanpa uang muka.

Pembayaran pekerjaan akan dilakukan setelah anggaran tersedia, dengan mekanisme yang terlebih dahulu disepakati bersama pihak penyedia melalui perjanjian.

“Ini adalah salah satu upaya yang ditempuh agar program tetap berjalan. Dan tentunya disepakati melalui perjanjian dengan pihak penyedia,” pungkasnya. (Sri)