Rapat Banggar DPRD Ungkap Belanja Publik di Banggai Belum Jalan, Ada Apa?

Belanja publik di Kabupaten Banggai hingga Agustus 2026 disebut belum berjalan optimal. Kondisi ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai saat membahas rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Rabu (12/8/2026).

Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, menyampaikan hal tersebut berdasarkan rekomendasi hasil rapat komisi bersama 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III di bidang keuangan, ekonomi dan aset.

Menurut Suprapto, rekomendasi yang telah diserahkan kepada pimpinan DPRD itu memuat sejumlah persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satunya adalah belum berjalannya belanja publik akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah. Ruang fiskal disebut semakin terbatas karena Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar hingga kini belum tersalurkan.

Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 35 persen. “Seluruh OPD menyampaikan kepada Komisi III bahwa belanja publik belum jalan. Sementara realisasi pendapatan daerah baru tercapai 35 persen. Ini berdasarkan penjelasan OPD terkait,” kata Suprapto di sela rapat Banggar.

Selain persoalan belanja publik, rekomendasi Komisi III juga menyoroti kebutuhan BBM bagi petani serta penurunan debit air di Kecamatan Masama yang dinilai mengancam produksi pertanian.