Dalam dokumen LHP BPK di sebutkan, atas kondisi ini, PPK Dinas PUPR, konsultan pengawas, dan penyedia memberikan penjelasan sebagai berikut:
a) Konsultan pengawas dan penyedia tidak pernah melakukan pengecekan laporan hasil pengujian mutu beton berdasarkan hasil pengujian sampel beton segar yang telah diujikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pengujian Mutu Dinas PUPR Kabupaten Banggai,
b) Konsultan pengawas dan penyedia, dalam melaksanakan pencampuran beton, dilakukan berdasarkan dokumen Job Mix Design (JMD) yang dikeluarkan UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu Dinas PUPR Kabupaten Banggai, dan tidak pernah membuat Job Mix Formula (IMF), trial mix ataupun melakukan reviu komposisi campuran sampai dengan pekerjaan pengecoran elemen struktur terselesaikan,
c) Berdasarkan penurunan mutu beton yang terjadi, tidak terdapat tindaklanjut perubahan metode kerja, penambahan zat odditive, maupun kajian/revis atas penggunaan material penyusun komposisi beton, baik yang dilakukan oleh konsultan pengawas maupun dari pihak penyedia;
