Menurutnya, kapasitas fiskal Banggai tergolong besar, namun belum berdampak signifikan terhadap ekonomi riil. Hal itu dipicu dominasi belanja tidak produktif, belum jelasnya sektor unggulan, serta lemahnya keterkaitan antara perencanaan program dengan indikator ekonomi seperti PDRB, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti bahwa struktur ekonomi Banggai yang beragam—migas, perikanan, pertanian, hingga jasa—belum dikelola menjadi kekuatan karena belum didorong ke arah hilirisasi.
Selain itu, minimnya investasi swasta membuat perekonomian daerah masih sangat bergantung pada APBD.
Dalam konteks ini, kritik publik terhadap pelantikan pejabat dinilai relevan. Masyarakat berharap jabatan strategis diisi figur yang tidak hanya administratif, tetapi mampu mendorong perubahan nyata.
April 2026 disebut sebagai momentum penting untuk berbenah. Penempatan pejabat dituntut berbasis integritas, kapasitas, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan ekonomi, setiap kebijakan pemerintah—termasuk pelantikan pejabat—akan diuji dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banggai.
(Alin)
