Di Sulawesi Tengah, sejumlah pemerintah daerah kembali meraih opini WTP dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Di wilayah Banggai Bersaudara, Kabupaten Banggai berhasil mempertahankan WTP ke-14 secara berturut-turut. Kabupaten Banggai Laut mencatat WTP ke-9. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan menorehkan sejarah dengan memperoleh WTP untuk pertama kalinya.
Semua itu layak diapresiasi.
Tetapi apresiasi bukan berarti berhenti bertanya.
Justru setelah predikat WTP diraih, ruang pengawasan publik harus diperluas. DPRD harus menjalankan fungsi kontrol secara serius, bukan sekadar formalitas. Aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya pencegahan. Inspektorat daerah tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi. Media massa harus tetap kritis. Masyarakat sipil wajib menjaga daya awas terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sebab sesungguhnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada seberapa rapi laporan keuangannya, melainkan seberapa besar manfaat anggaran benar-benar dirasakan rakyat.
Apakah jalan yang dibangun berkualitas?
Apakah bantuan sosial tepat sasaran?
Apakah proyek pengadaan bebas dari permainan?
Apakah pelayanan publik semakin membaik?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya terus diajukan.
