BANGGAIPOST.COM, LUWUK – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan perizinan WNA di daerah-daerah dengan tingkat serapan tenaga kerja asing yang tinggi, termasuk Sulawesi Tengah.
Dalam operasi yang berlangsung sejak Selasa malam hingga Rabu (3/6/2026), KPK mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dan sejumlah pejabat imigrasi lainnya. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap pengurusan KITAS dan KITAP untuk WNA.
Kasus tersebut hingga kini masih terpusat di Jakarta Barat dan beberapa daerah lain. Namun, pengamat menilai penyidikan berpotensi berkembang ke wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas investasi asing dan mobilitas WNA dalam jumlah besar.
Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang kerap disebut dalam konteks tersebut. Kehadiran kawasan industri pengolahan nikel di Morowali dan wilayah sekitarnya telah menarik ribuan tenaga kerja asing dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai daerah yang berdekatan dengan pusat aktivitas industri tersebut, Kabupaten Banggai juga mengalami peningkatan mobilitas tenaga kerja dan pelaku usaha asing. Kondisi ini membuat layanan keimigrasian terkait izin tinggal dan izin kerja menjadi sektor yang memiliki aktivitas cukup tinggi.
