Menariknya, draf KPI tersebut ia kerjakan sendiri. Padahal, jika disusun konsultan, biayanya tak sedikit.
“Mahal ilmu… tapi kalau bermanfaat buat banyak orang, jadi amal jariyah,” ungkap Nadja sambil tersenyum.
Meski begitu, Nadja menyadari tantangan besar yang akan muncul. Resistensi dari internal DPR/DPRD hingga potensi politisasi hasil kinerja diyakini tidak bisa dihindari.
“Kalau ada indikator objektif dan sistem evaluasi independen, KPI justru bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parlemen,” tandasnya.(Alin)
