“Rakyat berhak tahu sejauh mana wakilnya hadir dan bekerja. Kehadiran rapat, usulan kebijakan, tindak lanjut aspirasi masyarakat—semua bisa dijadikan ukuran,”
NADJAMUDIN MOINTANG
BANGGAIPOST, LUWUK – Dorongan publik agar kinerja DPR RI dan DPRD lebih transparan kini mendapat jawaban. Pejabat Kementerian PANRB, Nadjamudin (Nadja) Mointang yang putra asli Banggai menggagas konsep Key Performance Indicator (KPI) legislatif sebagai standar ukur baru bagi wakil rakyat.
Dalam draf yang ia susun, kinerja anggota dewan tak lagi hanya dilihat secara kelembagaan, tetapi juga per individu dan fraksi. Indikator yang ditawarkan mencakup fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, representasi publik hingga etika dan integritas. Semua dirancang agar publik dapat menilai siapa wakil rakyat yang benar-benar bekerja.
“Rakyat berhak tahu sejauh mana wakilnya hadir dan bekerja. Kehadiran rapat, usulan kebijakan, tindak lanjut aspirasi masyarakat—semua bisa dijadikan ukuran,” tegas Nadja, Minggu (31/8).
Ia menekankan, hasil KPI harus diumumkan secara berkala, baik melalui media massa, dashboard transparansi online, maupun konferensi pers tiap masa sidang. Bahkan, data ini bisa diintegrasikan dengan KPU dan Bawaslu sebagai bahan evaluasi publik menjelang pemilu.
