Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai sekitar 5 persen pada tahun 2030. Ia menilai kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat potensi daerah yang besar.
Selain itu, Gubernur juga mengangkat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi sebanyak 25.232 unit.
Isu lain yang turut disoroti meliputi dampak aktivitas pertambangan ilegal (PETI dan IPR), meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba yang mengkhawatirkan, inflasi, serta ancaman bencana kekeringan akibat fenomena El Nino.
Menurutnya, Musrenbang juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan basis data pembangunan melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama perencanaan.
“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari hirarki perencanaan pembangunan daerah.
