Sering kali dikatakan bahwa standar tersebut sudah menjadi tradisi. Namun, tradisi bukanlah alasan yang otomatis membenarkan suatu kebijakan. Banyak tradisi berubah karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, prinsip keadilan, maupun pemahaman mengenai hak-hak warga negara.
Dalam negara hukum, tradisi tetap harus tunduk pada nalar, bukti, dan evaluasi.
Karena itu, jika tinggi badan memang dianggap sebagai syarat yang tidak dapat ditawar, penyelenggara seharusnya mampu menjelaskan kepada publik dasar filosofisnya, dasar ilmiahnya, serta bukti empiris bahwa pembatasan tersebut benar-benar diperlukan.
Tanpa penjelasan itu, standar tinggi badan lebih tampak sebagai kebijakan administratif yang diterima begitu saja daripada kebijakan yang lahir dari proses berpikir yang rasional dan terukur.
Mengkritik syarat tinggi badan bukan berarti merendahkan Paskibraka. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk penghormatan terhadap institusi agar setiap kebijakannya memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Institusi yang kuat bukanlah institusi yang anti-kritik, melainkan institusi yang mampu menjelaskan alasan di balik setiap kebijakannya.
