Menanggapi hal itu, Longki memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, usulan agar pembiayaan PPPK ditanggung pemerintah pusat juga menjadi aspirasi banyak kepala daerah.
“Kita berharap ke depan ini bisa menjadi kebijakan nasional,” jelasnya.
Terkait Pilkada, Longki menyebut masukan dari masyarakat akan menjadi bahan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada di DPR.
Kegiatan reses berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama warga. ***
