Para nakes yang merasa haknya terdampak tentu menunggu kejelasan. Apakah benar terjadi pemotongan? Jika benar, siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai yang dipotong, dan ke mana aliran dana tersebut?
Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan dapat terungkap melalui pemeriksaan Dinas Kesehatan maupun RDP yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Banggai.
(Alin)
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, meminta para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)...
Sebanyak 16 orang Petugas Hama pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai hingga saat...
Target Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Banggai dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian khusus...
banggaipost.com Sejumlah PPPK dan petugas yang bekerja di 16 pasar di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan...
