Selama memimpin Gakkum LH, Rizal Irawan dikenal aktif mendorong sinergi penegakan hukum lingkungan. Ia memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gakkum LH 2025 di Yogyakarta untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) daerah serta menjalin nota kesepahaman dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.
Ia juga menginstruksikan penyegelan sejumlah lokasi industri yang melanggar ketentuan lingkungan serta mengapresiasi putusan hukum yang menghukum korporasi pelanggar dengan ganti rugi miliaran rupiah.
Tantangan Lingkungan di Sulteng
Sulawesi Tengah dikenal memiliki isu lingkungan hidup yang signifikan, khususnya terkait industri ekstraktif nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Masalah debu dari aktivitas hauling, pengelolaan limbah B3, polusi udara, hingga konflik ruang hidup masyarakat menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga berulang kali menekankan pentingnya penerapan prinsip green industry di kawasan industri serta pengelolaan limbah yang lebih baik.
Dalam kondisi tersebut, pengalaman Rizal Irawan di bidang penegakan hukum lingkungan dianggap menjadi modal penting bagi Polda Sulteng untuk memperkuat sinergi dengan instansi terkait.
