Ia menolak jika persoalan kas daerah diselesaikan dengan mengurangi PPPK yang telah resmi diangkat, termasuk PPPK paruh waktu. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah mengendalikan struktur belanja, bukan menjadikan PPPK sebagai korban persoalan fiskal.
Budi mengusulkan moratorium pengangkatan pegawai baru, evaluasi PPPK paruh waktu berdasarkan kebutuhan dan kinerja, penghematan belanja pegawai serta barang dan jasa, memastikan pembayaran gaji tepat waktu, serta mengurangi ketergantungan terhadap SiLPA sembari meningkatkan PAD.
“Yang harus dikendalikan adalah belanjanya. Jangan sampai PPPK yang sudah resmi diangkat justru menjadi korban dari persoalan perencanaan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, tekanan terhadap pembayaran gaji PPPK berpotensi berkurang pada 2027 setelah pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati alokasi sekitar Rp23 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.
Hingga berita ini ditulis, Pemkab Banggai belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi kas daerah tersebut.
(Alin)
