Menurut Hadianto, pengalaman gempa, tsunami dan likuefaksi menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketangguhan.
“Delapan tahun setelah bencana, bagaimana masyarakat tetap mempertahankan ketangguhan bersama komunitas menjadi hal yang penting,” katanya.
Menurut Hadianto, salah satu perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Palu adalah memasukkan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam konsep pembangunan kota yang inklusif.
Bukan sekadar membuat program untuk mereka, pemerintah juga membuka ruang agar penyandang disabilitas hadir dalam forum perencanaan.
“Dalam perencanaan pembangunan kota, kami memasukkannya ke dalam program pembangunan kota yang inklusif. Bukan hanya komunitas penyandang disabilitas yang dilibatkan, tetapi kami mengundang mereka untuk ikut dalam forum,” jelasnya.
Hadianto mengatakan pemerintah berusaha mendengar langsung kebutuhan kelompok tersebut.
“Kami mendengarkan langsung dari mereka. Kami memperlakukan mereka sebagai mitra yang setara. Sekarang komunikasi antara pemerintah dan komunitas ini sudah lebih baik,” ujarnya.
Pendekatan itu antara lain dilakukan melalui Musrenbang Kota, tempat penyandang disabilitas dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi secara langsung.
Masukan tersebut kemudian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan maupun dokumen penanggulangan bencana, termasuk Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi.