“Saya sudah lama menggagas dan mendesain dalam kajian akademik. Dalam laporan policy brief ada Kabupaten Tompotika, Kabupaten Saluan, Kabupaten Batui, dan Toili. Kita akan buatkan rencana besar karena di Jakarta juga saya ikut dalam tim kajian hal tersebut, walaupun sampai hari ini belum keluar payung hukumnya,” ujarnya.
Muhadam menegaskan, penyusunan desain besar pemekaran wilayah bukan sekadar menjawab aspirasi masyarakat, tetapi menjadi landasan ilmiah dan teknokratik bagi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam merancang penataan wilayah secara berkelanjutan.
Menurutnya, kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang objektif, independen, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat menjadi referensi ketika pemerintah pusat kembali membuka kebijakan pembentukan daerah otonom baru.
Seminar awal tersebut merupakan bagian dari kerja sama BRIDA Kabupaten Banggai dengan IPDN dalam menyusun Kajian Desain Besar Pemekaran Wilayah Kabupaten Banggai.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., AIFO., mengatakan pembangunan daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
