Dari sisi teknis, pemerintah dinilai perlu memastikan kondisi fisik sarana air bersih, jaringan perpipaan, serta sistem pendukung lainnya. Sementara dari sisi anggaran, pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN perlu dipastikan sesuai perencanaan, ketentuan pekerjaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
“Yang kami dorong bukan sekadar mencari kesalahan. Yang paling penting adalah memastikan proyek ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Tetapi karena sumber anggarannya APBN, tentu harus ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Fikri menilai pemeriksaan lapangan juga penting untuk mengetahui apakah kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek teknis, administrasi, atau persoalan lainnya.
“Kalau persoalannya teknis, segera cari solusi teknis. Kalau ada persoalan administrasi, segera dibenahi. Tetapi kalau ditemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, tentu harus ada pemeriksaan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain meminta Dinas PUPR melakukan pengecekan, Fikri juga mendesak BPK Perwakilan Sulawesi Tengah memeriksa pelaksanaan proyek yang dilakukan dalam dua tahap tersebut.
“Proyek ini sudah melalui dua tahap, 2024 dan 2025. Jangan sampai setelah anggaran dikucurkan, masyarakat justru masih menunggu manfaatnya. Ini yang harus dijelaskan,” katanya.
