“Jadi, bantuan itu setelah masuk dalam program, dicarilah penerima yang bisa dimaharkan. Setelah dapat, lalu ditunjuk pihak ketiga yang bisa mengadakan,” ujarnya. “Kalau main domino, ciki ron dia. Dapat mahar dari penebus dan fee dari kontraktor,” tambahnya.
Namun keterangan mengenai mahar, penguasaan bantuan, dan fee pengadaan tersebut merupakan pengaduan masyarakat dan belum bisa diverifikasi secara independen.
Kasus Daerah Lain
Meski diduga sudah lama berlangsung, praktik mahar untuk bantuan masyarakat seperti alsintan baru menyita perhatian publik setelah seorang petani mengadukan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum lama.
Kepada menteri, ia mengaku pernah dimintai tebusan hingga Rp150 juta untuk mendapatkan bantuan combine harvester. Mentan kemudian meminta pengusutan dan menegaskan bantuan alsintan diberikan secara gratis.
Kasus mahar seperti ini terjadi di banyak daerah lain bahkan ada yang sudah dalam proses peradilan.
Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, misalnya, dugaan jual-beli bantuan alsintan juga pernah mencuat di lingkungan Dinas Pertanian, dengan permintaan biaya hingga ratusan juta rupiah per unit.
