Bagi Budi, persoalan belanja pegawai bukan semata-mata urusan memenuhi persentase dalam regulasi. Proporsi belanja yang terlalu besar juga perlu diuji dari sisi efektivitas belanja publik: seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta program yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia mendesak Pemkab Banggai segera membuka persoalan ini sebagai agenda pembenahan fiskal yang terukur, lengkap dengan target tahunan, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala.
Sebab, tanpa peta jalan yang jelas, penyesuaian belanja pegawai berisiko berubah menjadi kebijakan darurat ketika tenggat regulasi semakin dekat. Pada saat itu, pilihan pemerintah daerah bisa semakin sempit, sementara kebutuhan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi.
Ditegaskan Budi, bagi Pemkab Banggai, persoalannya kini bukan sekadar apakah belanja pegawai bisa diturunkan, melainkan apakah pemerintah berani mulai membenahi struktur anggaran sebelum tekanan fiskal memaksa mereka mengambil keputusan.(Alin)
