Selain ketiga sektor tersebut, KPK juga melihat ada beberapa hal lain yang juga perlu dibenahi diantaranya penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP/INSPEKTORAT), manajemen ASN, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan barang milik daerah.
Dalam Sambutannya Bupati Banggai H. Amirudin menyambut baik kedatangan Tim Koordinasi Wilayah II Deputi Bidang Pencegahan KPK RI dalam audiensinya dengan Pemerintah Kabupaten Banggai.
“Saya sampaikan terima kasih kepada tim Deputi Bidang KPK RI, dengan adanya kegiatan ini merupakan pencegahan dini (early warning) dan upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government)” tuturnya.
Lebih lanjut H. Amir menjelaskan untuk terciptanya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
“Diantara komitmen bersama ini yaitu kesamaan persepsi antara penyelenggara negara, serta adanya tujuan yang sama yaitu pemanfaatan potensi yang sebesar-besarnya untuk melayani kepentingan masyarakat dan adanya kesamaan pandangan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi” terangnya.
