Disebutkan, belanja daerah 2025 menempatkan porsi besar pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Alokasi hibah, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga tercatat, namun masih relatif kecil. Pola ini menegaskan perlunya keseimbangan antara belanja rutin dan investasi produktif.
Masih dalam rilisnya, Nadjamudin membeberkan beberapa risiko utama APBD 2025:
- Ketergantungan transfer → risiko jika pusat mengubah alokasi.
- Rendahnya penagihan PAD → target tidak tercapai, memaksa pembiayaan darurat.
- Serapan belanja lambat → program prioritas terhambat.
Lantas bagaimana mengatasinya?
Nadjamudin menyarankan langkah prioritas sesuai jangka waktu:
 Jangka Pendek (0–12 bulan)Â
- Audit cepat basis PAD & target sektoral.
- Percepat digitalisasi penerimaan pajak/retribusi, integrasikan data wajib pajak dengan izin usaha.
- Bentuk tim penagihan terpadu lintas OPD.
- Prioritaskan serapan belanja modal produktif.
Jangka Menengah (1–3 tahun)
- Perluas basis PAD (PBB-P2, retribusi parkir, pemanfaatan ruang publik).
- Optimalkan aset daerah & BUMD (sewa lahan, pasar, terminal).
- Reformasi tarif & insentif untuk mendorong pendaftaran wajib pajak baru.
- Implementasi anggaran berbasis kinerja (PBBA) agar output/outcome jelas.
 Jangka Panjang (3–5 tahun)Â
- Diversifikasi ekonomi lokal (pertanian, kelautan, turisme, pengolahan) untuk memperkuat basis pajak usaha.
- Bangun cadangan fiskal & mekanisme manajemen risiko.
- Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi dashboard kinerja keuangan per OPD.
