Selain itu, munculnya genangan air di lantai satu akibat panjang atap yang dinilai terlalu pendek juga dianggap sebagai persoalan serius pada aspek fungsional bangunan.
“Ini bukan hanya masalah estetika, tetapi menyangkut kenyamanan, keamanan, dan usia bangunan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pengadaan barang/jasa, Nadjamuddin menilai proyek publik memiliki prinsip akuntabilitas yang ketat karena bersumber dari uang rakyat.
Ia menyoroti anggaran jasa konsultansi pengawasan tahap pertama yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Karena itu, publik dinilai berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan tersebut berjalan efektif.
Lebih jauh, Nadjamuddin meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Banggai, ikut hadir mengawal pembangunan daerah melalui pendekatan preventif.
Menurutnya, langkah awal tidak harus langsung menggunakan pendekatan pidana, tetapi bisa dimulai dengan pendalaman teknis dan klarifikasi terhadap PPK, konsultan pengawas, maupun pelaksana proyek.
“Pendekatan preventif penting agar menjadi pembelajaran bahwa proyek publik tidak boleh dikerjakan sekadar mengejar progres fisik dan serapan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerusakan dini pada proyek pemerintah memiliki dampak politik yang jauh lebih besar dibanding kerusakan fisiknya sendiri karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan daerah.
