Selama pertanyaan-pertanyaan itu dibiarkan menggantung, respons pemerintah daerah layak dipertanyakan. Kepala daerah tidak cukup hadir ketika krisis sudah menjadi keluhan. Ia dituntut hadir sebelum krisis berulang.
Akuntabilitas PDAM
PDAM pun tidak bisa berlindung di balik keterbatasan. Temuan 14 titik kebocoran menunjukkan adanya persoalan infrastruktur yang perlu segera ditangani. Publik berhak mengetahui jadwal perbaikan, anggaran yang telah diverifikasi, target pemulihan distribusi, serta langkah-langkah untuk memastikan pelanggan kembali menerima layanan yang layak.
Jika sumber air tersedia, tetapi distribusinya tersendat, warga berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Pelanggan tidak semestinya dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Air bersih bukan kemewahan; air bersih menyangkut kesehatan, kehidupan rumah tangga, dan martabat manusia.
Dari Pengetahuan ke Pelayanan
Persoalan Banggai bukan semata-mata menemukan sumber air. Persoalannya adalah memastikan sumber daya tersebut dikelola secara berkelanjutan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Riset BRIDA–UGM harus ditindaklanjuti. Temuan ekspedisi National Geographic Indonesia perlu menjadi bahan perencanaan sekaligus upaya perlindungan sumber air. Bupati harus memastikan koordinasi dan penganggaran berjalan. PDAM wajib memperbaiki kualitas pelayanan.
Jangan sampai gunung-gunung Luwuk menyimpan mata air, tanah Banggai menyimpan potensi air miliaran meter kubik, dan para peneliti menghasilkan data, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan air.
