2. Koreksi kebijakan anggaran. Ridaya mendesak penghentian proyek-proyek ambisius MBG, KMP, dan Danantara yang dinilainya tidak jelas nalar dan tujuan, serta hanya menyedot anggaran ratusan triliun.
3. Cabut tunjangan DPR sampai 75%. Ia menilai DPR miskin prestasi dan kinerja, namun justru sibuk menguber tambahan tunjangan. “Jangan-jangan untuk berak pun mereka mau minta tunjangan,” sindirnya.
4. Buka kembali saluran komunikasi politik dan partisipasi publik dalam legislasi maupun kebijakan. Ridaya menekankan, DPR dan pemerintah hanya pemegang legalitas, sedangkan legitimasi tetap ditentukan oleh rakyat.
Ridaya menutup rilisnya dengan pesan kepada para pembisik Presiden Prabowo, Kapolri, hingga anggota DPR, agar menyampaikan unek-unek rakyat ini sebagai alarm keras bagi pemerintah.(Alin)
