Perihal arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pengadaan ASN, Abdullah Azwar menyebutkan ada empat poin, pertama, pandemii Covid-29 dan penyederhaan birokrasi, kedua, berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga), selanjutnya, berfokus pada keberpihakan pada Eks THK-II, dan terakhir gaji dan tunjangan.
“Secara sederhana Presiden Jokowi mengaskan agar birokrasi haruslah berdampak pada pelayanan publik, birokrasi jangan hanya tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan tepat,” tutup dia. (Rls)
