Kritik lain datang dari akun Rauf Dinar Ali Umar yang menilai konteks perumahan di Jakarta berbeda dengan aktivitas di pasar tradisional. “Di Jakarta rumah Pak Bupati di kompleks, dijaga keamanan, kebersihan dan air, itu memang dibayar. Kalau di pasar, transaksi sudah terbentuk sendiri antara penjual dan pembeli. Apanya yang dijaga? Tanpa pemerintah pun transaksi tetap jalan,” tulisnya.
Komentar bernada jenaka juga bermunculan. “Beeee mantap, Luwuk sudah disamakan dengan Jakarta,” tulis akun lain disertai emoji tertawa.
Ada pula yang menyebut pernyataan tersebut sebagai “blunder”, sementara sebagian lainnya meminta pemerintah lebih fokus mencari solusi yang sesuai dengan kondisi daerah daripada membandingkannya dengan ibu kota.
Namun, tidak sedikit pula warganet yang justru mendukung kebijakan portal parkir. Mereka menilai portal dapat mengurangi praktik parkir liar, meningkatkan keamanan kendaraan, sekaligus membuat pengelolaan retribusi parkir lebih transparan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Lanjutkan portal. Biar lebih aman,” tulis salah satu komentar.
Komentar lain menyebut penerapan portal bukan hal baru karena telah digunakan di sejumlah daerah, termasuk Pasar Batui dan beberapa kota lain. Di sisi lain, ada pula warganet yang menilai persoalan sebenarnya bukan terletak pada keberadaan portal, melainkan pada aturan pengelolaannya.
