APBD Banggai Disentil Gubernur: Belanja Birokrat Gemuk, Infrastruktur Rakyat Kurus

Perhatian Gubernur Sulteng atas komposisi APBD Banggai yang dinilai belum cukup berpihak kepada kepentingan publik benar-benar terlihat dalam evaluasi Rancangan APBD 2026.

Selain menyoroti honorarium, makan-minum, rapat dan sejumlah belanja penunjang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, Gubernur juga menyoroti perimbangan antara belanja birokrasi dengan belanja untuk kepentingan publik.

Dalam rancangan APBD, belanja pegawai yang menjadi objek pembatasan mencapai Rp1,043 triliun atau 38,29 persen dari total belanja daerah. Angka ini berada di atas batas paling tinggi 30 persen yang menjadi perhatian evaluasi.

Gubernur meminta Pemkab Banggai secara konsisten mengendalikan belanja pegawai tersebut agar secara bertahap berada dalam batas yang ditetapkan.

Namun, angka 38,29 persen bukan keseluruhan belanja pegawai. Komponen tunjangan guru dan tunjangan sejenis yang bersumber dari TKD dikecualikan dalam penghitungan.

Secara keseluruhan, belanja pegawai dalam rancangan APBD mencapai Rp1,173 triliun atau 43,07 persen dari total belanja daerah Rp2,725 triliun.

Infrastruktur Baru 32,55 Persen

Di sisi lain, belanja infrastruktur pelayanan publik hanya mencapai Rp773,519 miliar atau 32,55 persen berdasarkan basis penghitungan yang digunakan dalam evaluasi.

Angka tersebut masih di bawah ketentuan paling rendah 40 persen.