Oleh: Rifat Hakim, S.Sos.*
Sebuah daerah tidak dapat mengklaim keberhasilan pembangunan hanya karena memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernilai triliunan rupiah. Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pemerintahan terletak pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan secara aman dan bermartabat.
Realitas di Kabupaten Banggai justru memperlihatkan ironi yang sulit diterima akal sehat. Para pelajar SMP Satu Atap Batui 5 setiap hari harus menyeberangi sungai di perbatasan Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, dan Desa Ondo-Ondolu, Kecamatan Batui, untuk menuju sekolah. Perjalanan yang semestinya menjadi rutinitas belajar berubah menjadi pertaruhan nyawa. Saat musim hujan tiba, derasnya arus sungai menghadirkan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat merenggut korban.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi bukan di wilayah yang miskin potensi ekonomi. Batui dan Batui Selatan merupakan kawasan strategis industri minyak dan gas bumi nasional, sekaligus dikelilingi perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar. Aktivitas ekonomi di kawasan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) serta berbagai aktivitas ekonomi turunannya.
