5. Meminta perusahaan membuka data dan dokumen terkait lahan masyarakat yang menjadi objek tuntutan, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara transparan dan berbasis data.
6. Melakukan penyelesaian dan pemberian ganti kerugian atau kompensasi, apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan membuktikan terdapat lahan atau aset masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menetapkan jadwal dan tahapan penyelesaian yang jelas, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai.
Aliansi Pagaga juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun aktivitas perusahaan.
Menurut Aliansi, langkah tersebut merupakan upaya masyarakat untuk memperoleh kepastian, keadilan, keterbukaan, dan penyelesaian yang bermartabat terhadap persoalan lahan yang telah berlangsung cukup lama.
Ketua Aliansi Pagaga, Aslan F. Latingara, berharap Pokja Kabupaten Banggai memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi DPRD dan segera mengambil langkah konkret, khususnya melakukan verifikasi lapangan, pendataan lahan dan dampak, serta menetapkan kejelasan tahapan penyelesaian.
