“Kami meminta atensi Bupati Banggai terhadap kinerja Kabag SDA sebagai ketua pokja. Jangan sampai rekomendasi DPRD yang merupakan hasil dari proses RDP dan peninjauan lapangan justru tidak dikawal secara serius. Masyarakat membutuhkan langkah konkret, bukan hanya rapat dan pembahasan tanpa kepastian tindak lanjut,” ujar Aslan F. Latingara.
Rekomendasi DPRD Jangan Berhenti di Dokumen
Aslan mengatakan, masyarakat telah mengikuti berbagai tahapan penyelesaian persoalan tersebut, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dan peninjauan lapangan yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, instansi teknis, pihak perusahaan, serta masyarakat pemilik lahan.
Peninjauan lapangan yang dilakukan pada 10 Agustus 2026 juga melibatkan unsur Pokja dan sejumlah instansi terkait.
Namun, setelah rekomendasi DPRD diterbitkan, Aliansi Pagaga mempertanyakan belum adanya agenda penyelesaian yang dinilai jelas, terutama terkait verifikasi terhadap seluruh lahan masyarakat yang masuk dalam daftar inventaris Aliansi Pagaga.
“Kalau memang pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini, segera bentuk atau aktifkan mekanisme kerja yang jelas. Lakukan verifikasi lahan secara terbuka, hadirkan pemilik lahan dan instansi terkait. Jangan ada kesan masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegas Aslan.
