“Menurut hemat kami, ini alasan yang tidak logis. Pemerintahan saat ini berjalan normal, kalau program terhambat, bisa di cek pos-pos belanja dalam postur APBD, ada anggarannya atau tidak? Minta BPK atau KPK cek, agar tidak liar dalam membangun opini,”pungkasnya. (*)
Aksi Tolak PSU Jilid 2 Dinilai Pembangkangan Terhadap Konstitusi!
Berita Terkait
Warga Keluhkan Stok Pertalite di SPBU Pagimana Kerap Habis, “Dua Tangki Masuk Sore, Pagi Sudah Ludes”
SocietyWarga Kecamatan Pagimana kembali mengeluhkan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Pagimana yang dinilai kerap...
Jelang RDP DPRD, Muncul Isu PT KFM Hentikan Dana Tali Asih, Tokoh Pemuda Tuntung Minta Klarifikasi
Berita UtamaMenjelang pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Banggai terkait aktivitas pertambangan di Desa Tuntung, Kecamatan...
Awas! Dugaan Penyimpangan Pokir DPRD Sulteng Kini Jadi Perhatian KPK
Berita UtamaDugaan penyimpangan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan...
Praktisi Hukum Apresiasi Polresta Banggai, Ingatkan Leasing Patuhi Hukum
Berita UtamaPraktisi hukum Supriadi Lawani, yang akrab disapa Budi, mengapresiasi langkah tegas Polresta Banggai dalam menyikapi praktik...