Bersama Kelompok Rumah Kebangsaan, Panwaslu Luwuk Tolak Politik Uang

Panwaslu Kecamatan Luwuk saat turun kejalan bersama aktivis rumah kebangsaan Cipayung Plus menolak politik uang.[Foto:Istimewa]

BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Panwaslu Kecamatan Luwuk melakukan kampanye tolak politik uang bersama sejumlah organisasi Cipayung Plus yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan.

Kampanye tolak politik uang yang dilakukan oleh Panwascam Luwuk, berdasarkan pernyataan Bawaslu RI yang tertuang dalam analisis Bawaslu soal isi strategis politik uang dalam Indeks Kerawanana Pemilu (IPK) dalam pemilihan serentak. Kabupaten Banggai berada di urutan kedua kategori paling rawan terjadi praktik politik uang.

“Kampanye tolak politik uang yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Luwuk, sebagai bentuk penyadaran terhadap Masyarakat Dapil 1 Khususnya di wilayah Kecamatan Luwuk, untuk sama-sama bersinergis dalam melakukan pengawasan di Kecamatan Luwuk menjelang Pemilu serentak 2024, dari praktek politik yang fair sehingga Pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan elemen Masyarakat secara sadar dalam menolak politik uang hal ini dapat meningkat kualitas demokratis yang terselenggarakan dalam Pemilu” Jelas La Muhaidir, Ketua Panwaslu Luwuk.

Baca Juga :  Kapolres Banggai Kerahkan 180 Personel, Amankan Pelantikan Kades

Karena tantangan terbesar dalam pemilu adalah meminimalisir politik uang yang marak dilakukan oleh tim sukses ataupun calon legislatif. Harus diakui bahwa persoalan politik uang merupakan penyakit kronis yang masih sulit dicari obatnya.

Meskipun demikian Panwaslu Kecamatan Luwuk tidak patah arang dalam menyikapi persoalan politik uang tersebut, segala ikhtiar coba dilakukan demi terwujudnya kegiatan demokrasi yang bebas dari pengaruh politik uang. Salah satunya adalah kampanye tolak politik uang yang hari ini kami Panwascam Luwuk lakukan bersama beberapa teman cipayung.

Politik uang memang menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime bahkan menurut Fatwah MUI haram hukumnya karena dapat mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan iming-iming duit atau materi lainnya.

Baca Juga :  Ketum Perwis Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan RTQ Baitul Rahman

“Bahwa kampanye tolak Politik Uang itu harus dimasifkan oleh semua pihak sehingga terbangun kesadaran kolektif bahwa politik itu harus dilawan dan di perangi. Sehingga Pemilu yang dilaksanakan secara regular dalam lima tahun sekali sebagai sarana kedaulatan Rakyat dalam memilih pemimpin, tidak ternodai dengan parktek politik uang yang akhirnya dapat merusak moral bangsa dan menghianati jalannya Demokrasi. Karena hal ini merupakan pengangakan terhadap kedaulatan rakyat. Praktek politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang” Pungkasnya.

Untuk itu Panwaslu Kecamatan Luwuk mengajak dan mengaharapkan keterlibatan semua pihak untuk bergerak bersama memerangi bahaya politik Uang dan menjaga iklim demokrasi menjelang pemilu serentak 2024 perlu dijaga sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan asas pemilu jujur dan adil.

Baca Juga :  Wakapolres Pimpin Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di Banggai

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu” Tutup La Muhaidir. (*)