BANGGAIPOST.COM,Toili Barat- TuK INDONESIA dan warga Banggai bersama 500 orang muda yang terdiri dari siswa, mahasiswa, serta kelompok pecinta alam se-Kabupaten Banggai mendeklarasikan peduli iklim, Minggu (18/12).
Kegiatan deklarasi tersebut, dilakukan di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai.
Dalam kegiatan itu, turut ditanam sebanyak 2.500 bibit mangrove yang telah dibudidayakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Srikandi Hijau Lestari, kelompok perempuan yang berfokus pada pembibitan mangrove di Kecamatan Toili.
Melalui deklarasi peduli iklim, diharapkan adanya sinergitas multipihak dalam upaya menangani krisis iklim melalui pengelolaan dan pemanfaatan mangrove yang kolaboratif.
Acara penanaman bibit mangrove ini dihadiri oleh DPRD Banggai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, Camat Toili Barat, Kapolsek Toili, Kepala Desa Pandan Wangi, serta unsur pemerintahan setempat lainnya. Disamping itu berbagai kelompok mahasiswa dan kelompok peduli lingkungan hidup dari berbagai komunitas dan masyarakat sipil juga turut hadir dalam acara ini, diantaranya KTH Pesona Mangrove, KTH Srikandi Hijau Lestari, KTH Alam Lestari, Kelompok Muda Karya Alas, Pramuka SMA N 1 Tolisu, Osis SMA N 1 Tolisu, PMR SMA N 1 Tolisu, SMK Pertambangan Toili Barat, SMA 1 Moilong, SMA 1 Toili Barat, SMA 1 Toili, Universitas Muhammadiah Luwuk, Universitas Tompotika Luwuk, KPA Maleo, KPA Boloi, Sispala, Kelompok Pemuda Sari Buana, serta NGO di tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh sektor swasta seperti Pertamina EP Donggi Matindok Field, JOB Tomori, dan PT Donggi Senoro LNG.
Lia Listiana, Ketua KTH Srikandi Hijau Lestari menyampaikan bahwa, terdapat empat jenis mangrove yang ditanam hari ini. Empat jenis mangrove tersebut yaitu Rhizopora sp, Rhizopora mucronata, Bruguiera, Ceriops. “Bibit-bibit mangrove ini kami dapatkan dari bantaran sungai Tohitisari. Saat ini, bibit yang kami budidayakan telah menjadi pendapatan tambahan untuk warga Desa Tohitisari,” ungkap Lia.
Kadek Suardika, Kepala Desa Pandan Wangi menyampaikan “saat ini, TuK INDONESIA bersama dengan KPH Toili Baturube bersinergi dalam penguatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Pesona Mangrove Pandan Wangi yang sedang melakukan pengajuan hak kelola masyarakat terhadap kawasan hutan mangrove di Desa Pandan Wangi dengan skema Perhutanan Sosial (PS), upaya ini bukan hanya akan melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesempatan peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa Pandan Wangi.”
Rifat Hakim, Ketua GMNI Banggai menambahkan, keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam gerakan lingkungan yang berkelanjutan menjadi penting untuk membangun kesadaran generasi muda. Pemerintah harus mendukung inisiasi rakyat dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan perekonomian rakyat”.
Edi Sutrisno, Direktur TuK INDONESIA memberikan penjelasan lebih mendetail latar belakang kegiatan ini, setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi urgensi acara ini :
Pertama, TuK INDONESIA menginisiasi penanaman mangrove ini bersama komunitas, sebagai bagian dari kritik solutif terhadap target pengendalian iklim yang selama ini menjadi target pemerintah. Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat untuk merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu ha dalam kurun waktu 2021–2024.
Mewujudkan mandat tersebut, pemerintah memfokuskan rehabilitasi mangrove di 9 Provinsi prioritas. Upaya pemerintah ini dibaca sebagai kejar target atas komitmen Pemerintah Indonesia terkait penurunan emisi karbon. “Langkah ini justru akan menempatkan kerusakan mangrove di wilayah non prioritas seperti Sulawesi Tengah dalam ancaman serius. Garis pesisir yang panjang dengan ancaman pertambangan di wilayah pesisir akan mempercepat terjadinya kerusakan hutan mangrove di Sulawesi Tengah,” ungkap Edi.
Kedua, Inisiasi penanaman mangrove bersama komunitas akan menjadi ruang silaturahim antar komunitas. Hal ini tidak hanya berdampak pada perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berkorelasi positif pada kesejahteraan warga. Seperti temuan studi yang dilakukan TuK INDONESIA 2022 di 17 Desa Kabupaten Banggai dalam memetakan beberapa ruang lingkup. “Diharapkan dengan pemahaman holistik atas potensi dan manfaat dari kawasan hutan mangrove baik dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka selanjutnya dapat disusun peta jalan kebijakan dan peran kolaborasi multipihak yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan,” lanjut Edi.(Rls)
